Politik Adiluhung ‘Aisyiyah: Jembatan Kader Perempuan Menuju Kursi Lembaga Publik
Semarang, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPPA) Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menggelar terobosan strategis melalui Madrasah Politik Perempuan (MPP), sebuah serial intensif bertajuk Kader Berkhidmat di Lembaga Publik. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring tersebut antara lain mendorong kader perempuan ‘Aisyiyah untuk tidak hanya bergerak di ranah kultural, tetapi juga siap mengisi posisi strategis di lembaga-lembaga publik negara, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun lembaga independen. Langkah ini merupakan realisasi dari visi Islam Berkemajuan ‘Aisyiyah untuk mewujudkan Keadilan Substantif yang tertuang dalam kebijakan dan hukum negara.
Serial MPP ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap 1 yang dilaksanakan pada Jumat (5/12/2025) dan Sabtu (6/12/2025) dan tahap kedua akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 13 Desember mendatang. Kegiatan ini menarik perhatian kader-kader muda perempuan dari Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan membekali kader-kader ‘Aisyiyah dengan pendidikan politik dan kesadaran peran untuk menjawab tantangan minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan negara.
Salah seorang narasumber yang merupakan akademisi sekaligus Pembina Perludem, Titi Anggraini, menegaskan kelembagaan publik adalah arena keputusan strategis yang sangat menentukan kualitas layanan kepada masyarakat. Ia menekankan urgensi keterwakilan perempuan karena keberadaan mereka berfungsi untuk mengoreksi bias struktural yang selama ini mungkin terjadi dan meningkatkan responsivitas layanan publik, terutama dengan perspektif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Menurutnya, institusi yang kuat dan inklusif mutlak membutuhkan kepemimpinan perempuan.
Penguatan ideologis kemudian disampaikan oleh Ketua LPPA PPA, Siti Syamsiyatun, yang menjelaskan landasan teologis dan keterlibatan politik warga Persyarikatan. Menurutnya, berkhidmat di ruang publik adalah amanat untuk menjalankan Politik Adiluhung (High Moral Politics), yakni politik yang bersih, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah yang memposisikan NKRI sebagai Darul Ahdi wa Syahadah (Negara Persaksian), di mana warga berkewajiban membuktikan kebenaran Islam melalui karya nyata dan akhlak mulia dalam aspek kehidupan publik.
Mendalami kesiapan kader, Prof. Alimatul Qibtiyah, Ph.D., Komisioner Komnas Perempuan RI (2020-2024), menyerukan kesadaran bahwa menjadi pejabat publik adalah fondasi integritas. Ia mendorong kader ‘Aisyiyah untuk melakukan “Dakwah Melalui Kebijakan” dan mengelola sumber daya manusia (SDM) dengan semangat Al-Maun, yaitu keberpihakan pada kaum yang lemah dan rentan. Lebih lanjut, Prof. Alim menekankan bahwa leadership tidak hanya soal posisi, melainkan tentang aksi dan Keteladanan (role model). Seorang pejabat publik yang baik harus menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan terutama sensitivitas krisis, yaitu kepekaan terhadap isu-isu sosial dan kebutuhan mendesak masyarakat. Keberhasilan sebuah program publik tidak dicapai oleh “Superhuman,” melainkan oleh “Superteam,” sehingga kemampuan manajerial yang solid adalah kunci keberhasilan.
Inspirasi bagi para kader datang dari jejak panjang wanita berkemajuan ‘Aisyiyah. Sebut saja para pionir seperti Nyai Walidah Dahlan, yang menggerus akar ketimpangan melalui pendidikan perempuan dan anak , serta Siti Hayinah dan Siti Mundjiah yang telah tampil berani di Kongres Perempuan Indonesia I tahun 1928, membuka pandangan tentang peran perempuan di masyarakat dan menyingkirkan sekat-sekat tradisional. Semangat itu terus dihidupkan oleh pimpinan ‘Aisyiyah masa kini. Kader ‘Aisyiyah memiliki ilmu pengetahuan, wawasan luas, dan integritas moral yang memadai untuk aktif sebagai subjek perubahan di ranah publik, dan masih banyak pemimpin-pemimpin ‘Aisyiyah yang lainnya.
MPP ini menjadi momentum krusial bagi ‘Aisyiyah untuk secara terstruktur mengisi ruang-ruang kekuasaan dengan kader yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Harapannya, kader-kader ini akan menjadi agen moral dan perubahan yang menggunakan posisinya untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Serial MPP akan berlanjut ke Sesi 2 pada Sabtu, 13 Desember 2025, untuk semakin mematangkan persiapan kader berkiprah di panggung.[indah lppakosem- syamsiyah]
Views: 7
